Akui Kecolongan, KPU Beri Peringatan Debat Pilgub Jabar

BERINDO45 - Ketua KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar), Yayat Hidayat, mengatakan peserta debat publik calon kepala daerah tidak boleh membawa atribut kampanye. Dia mengingatkan, agar aturan ini ditaati semua Paslon Pilkada Jabar 2018 saat debat publik terakhir nanti.

"Membawa atribut dilarang. Kami sudah pernah menyampaikan kepada seluruh paslon bahwa dilarang membawa atribut atau alat peraga kampanye," ujar Yayat ketika dihubungi Awak Media, Selasa (15/5).

Karena itu, Yayat mengingatkan agar empat paslon Pilkada Jabar 2018 mentaati aturan ini pada pelaksanaan debat publik terakhir. "Kami harap semua bisa disiplin karena setiap akan melakukan debat publik, kami selalu sampaikan dua hal. Pertama terkait teknis pelaksanaan debat dan kedua soal keamanan," jelas dia.

Yayat meminta semua peserta debat publik tidak mengulangi insiden yang terjadi di acara debat publik kedua Pilkada Jabar pada Senin (14/5) malam. Dia mengakui bahwa KPU 'kecolongan' atas insiden ujaran #2019GantiPresiden yang dilakukan oleh paslon Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik)

Dia menilai yang dilakukan oleh paslon Asyik melanggar ketentuan debat publik. Karenanya, KPU akan mengirimkan surat teguran kepada tim Asyik.

Surat teguran ini sebagai sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan. "Pasangan Asyik terbukti melakukan pelanggaran administrasi," tambah Yayat.

Ketua Tim Pemenangan Paslon Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik), Haru Shuandaru angkat bicara terkait kericuhan dalam debat publik Pilkada Jawa Barat di Universitas Indonesia, Depok, pada Senin (14/5) malam. Haru menegaskan, kata-kata 2019 Ganti Presiden yang disampaikan Paslon Asyik di akhir debat merupakan hak berekspresi yang dijamin undang-undang dasar.

Oleh karena itu, Haru mengatakan pihaknya menyayangkan keributan yang terjadi pascapasangan Asyik menyampaikan kata-kata itu. Menurutnya, jika semua pihak yang hadir mengedepankan semangat demokrasi, maka keributan tidak akan terjadi.

"Kami menyayangkan tindakan kasar yang dilakukan oleh oknum pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat lain yang bertindak mengedepankan emosi dan mengabaikan semangat demokrasi," ujarnya, Selasa (15/5).