Ombudsman Menilai Bandara Kertajati Terlalu Berisiko untuk Pemberangkatan Haji

BERINDO45 - Ombudsman Republik Indonesia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali rencana menggunakan Bandara Kertajati di Majalengka untuk pemberangkatan haji tahun ini. Ombudsman menilai, hal itu karena terlalu dipaksakan dan mengundang resiko cukup besar. 

Anggota Ombudsman, Alvin Lie mengatakan, dengan panjang landasan pacu yang hanya 2.750 meter, secara teknis bandara Kertajati belum memenuhi syarat keselamatan penerbangan pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330 dan Boeing 777 dengan muatan penuh untuk penerbangan jarak jauh menuju Arab Saudi. 

“Apabila terjadi kondisi cuaca yang kurang ideal atau gangguan teknis saat tinggal landas atau mendarat, risikonya terlalu besar," kata Alvin Lie, Rabu 18 April 2018 seperti dilaporkan Galamedianews.

Untuk mengatasi sempitnya marjin keselamatan, Garuda Indonesia berencana meminimalisasi beban pesawat dengan hanya mengangkut penumpang beserta bagasi, tanpa logistik seperti makanan atau katering, dan bahan bakar secukupnya untuk terbang dari Kertajati ke Bandara Soekarno-Hatta. 

"Hal itu menegaskan bahwa sebenarnya bandara Kertajati belum memenuhi syarat keselamatan penerbangan untuk pengoperasian pesawat berbadan lebar yang akan digunakan mengangkut jemaah calon haji,” katanya.

Dia mengatakan, pola penerbangan Kertajati -Jeddah dengan transit di Bandara Soekarno-Hatta tentu menambah lama durasi penerbangan. Diperkirakan proses pemuatan logistik dan pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta akan membutuhkan waktu sedikitnya 90 hingga 120 menit. Tambahan durasi penerbangan ini pada akhirnya akan berimbas terhadap beban fisik dan mental calon haji. 

Beban di Cengkareng

Disamping itu, pola tersebut akan menambah kepadatan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta yang sudah mencapai 80 pergerakan pesawat per jam. 

Jarak udara antara bandara Kertajati dengan Bandara Soekarno-Hatta, hanya sekitar 185 kilometer, setara dengan jarak antara Bandara Soekarno-Hatta dengan bandara Radin Inten, Lampung. 

Alvin Lie juga mempertanyakan apakah Bandara Kertajati sudah terdaftar dan mendapat persetujuan (flight approval) dari pemerintah Arab Saudi sebagai titik embarkasi haji yang merupakan persyaratan mutlak bagi operasi pengangkutan haji. 

Apabila Bandara Kertajati hanya berfungsi sebagai feeder, demi keselamatan penerbangan, akan lebih baik jika jemaah calon haji diangkut menggunakan pesawat Airbus A320 atau Boeing 737 dari Bandara Kertajati menuju Bandara Soekarno-Hatta. 

Konsekuensinya adalah dibutuhkan waktu lebih lama untuk singgah dan pindah pesawat di Bandara Soekarno-Hatta serta membengkaknya biaya operasional Garuda Indonesia.

Saat ini, Pembangunan infrastruktur dasar Bandara Kertajati baru selesai. Sementara sistem pendukung seperti koneksi internet, transportasi multimoda dan alur pelayanan belum terbukti handal dan lancar sehingga berpotensi mengalami berbagai kendala dalam beberapa bulan pertama sebagaimana yang terjadi pada awal pengoperasian Terminal 3 Bandara Soekarno-

Hatta.

"Demi menjamin keselamatan, kelancaran, dan kenyamanan calon haji, Ombudsman menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kembali pengoperasian bandara Kertajati untuk embarkasi haji tahun 2018," kata Alvin.