Diundang Dubes Rusia Buat Klarifikasi, Tsamara Tak Bisa Hadir

BERINDO45 - Pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Tsamara Amany yang menyinggung soal kondisi politik, kebebasan pers dan tingkat korupsi di Rusia ditanggapi serius. Media Negeri Beruang Merah, Russia Beyond The Headline (RBTH), langsung meminta supaya Kedutaan Besar Rusia di Jakarta mengajak Tsamara berdiskusi.

Hal itu diketahui dari cuitan akun Twitter @RBTHIndonesia, pada Jumat (6/4). Mereka menyatakan video pernyataan Tsamara sudah dibicarakan dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobyeva.

RBTH bahkan sudah meminta Kedubes Rusia di Jakarta mengundang Tsamara dalam acara jumpa pers pekan depan. Menurut RBTH Indonesia, mereka sudah menyampaikan undangan dan mengontak Tsamara.

"Namun, sayangnya, @TsamaraDKI tidak dapat memenuhi undangan dubes Rusia karena sudah ada kegiatan pada tanggal dilaksanakannya "press briefing" minggu depan," tulis akun @RBTHIndonesia.

Namun, sayangnya, @TsamaraDKI tidak dapat memenuhi undangan dubes Rusia karena sudah ada kegiatan pada tanggal dilaksanakannya "press briefing" minggu depan.

— RBTH Indonesia (@RBTHIndonesia) April 6, 2018

Tsamara pun memberi penjelasan mengapa dia tidak bisa hadir pekan depan. "Saya tertarik datang. Tapi lagi di Palembang pas hari itu. Masalah terlanjur ada jadwal aja, sih, sebenarnya," kata Amara kepada CNNIndonesia.com.

"Saya bilang selalu terbuka diskusi, bahkan juga dengan senang hati mengundang Dubes Rusia ke PSI, sebagaimana Dubes Uni Eropa, Jerman juga pernah main ke DPP," ujar Tsamara.

Upaya RBTH mempertemukan Tsamara dan Kedubes Rusia dipicu oleh pernyataan Tsamara menyinggung soal kondisi Rusia.

Pernyataan Tsamara itu direkam dalam video berdurasi kurang dari satu menit dan diunggah di akun Twitter PSI @psi_id.

Isi pernyataannya ditujukan sebagai balasan atas cuitan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Sebab Fadli sempat menyatakan kalau pemimpin Indonesia selanjutnya diharapkan mempunyai karakter seperti Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam pernyataan di video itu Tsamara menyebut Putin bukan contoh pemimpin yang baik karena ia membungkam oposisi dan pers di sana.

"Di Rusia tidak ada kebebasan beraspirasi seperti di Indonesia," kata Tsamara.

Bahkan menurutnya, praktik korupsi di Rusia dibiarkan begitu saja.

"Kalau kita lihat dari segi indeks persepsi korupsi, Indonesia jauh di atas Rusia," katanya.

"Nah kalau sudah tahu begitu, yakin orang seperti itu mau dijadikan standar kepemimpinan? Kalau saya tidak mau ada pemimpin seperti itu di Indonesia. Kalau kamu?" Tsamara melanjutkan.

Cuitan itu dibalas oleh RBTH melalui akun Twitter mereka, @RBTHIndonesia. Beberapa jam setelah dikritik di dunia maya, Tsamara dan PSI lantas menerbitkan siaran pers.

Dia menyampaikan empat pernyataan terkait bantahan RBTH.

Tsamara menyatakan sangat memahami keberatan RBTH. Sebab menurut dia RBTH adalah sarana kampanye Rusia kepada dunia.

"Karena itu, sangat wajar bila RBTH wajib membela citra Putin di dunia internasional," tulis Tsamara dalam keterangan pers diterima CNNIndonesia.com.

Tsamara mengatakan komentarnya tentang Putin ditujukan kepada publik Indonesia, terkait pernyataan Fadli Zon beberapa waktu lalu.

"Yang mengimbau masyarakat Indonesia untuk mencari pemimpin seperti Putin sebagai pengganti pemimpin yang 'planga-plongo' (yang hampir pasti ditujukan pada Presiden Indonesia Jokowi)," kata Tsamara.

Tsamara melanjutkan, seperti dikatakan dalam status RBTH, tentu saja Fadli berhak untuk mengagumi Putin. Namun, dia merasa wajib mengingatkan masyarakat Indonesia pemimpin seperti Putin bukanlah pemimpin yang layak bagi Indonesia yang saat ini berkomitmen memperjuangkan demokrasi dan memerangi korupsi.

"Ketika saya mengkritik Putin, bukan berarti saya kemudian anti terhadap rakyat Rusia yang memiliki peradaban luar biasa. Ini sama saja ketika kita mengkritik Donald Trump dan cara-caranya memenangkan pemilu dengan menggunakan politik identitas, bukan berarti saya membenci rakyat Amerika Serikat," kata Tsamara.

Selain itu, Kata Tsamara, penilaian tentang kualitas Putin yang diktator, otoriter dan membiarkan korupsi terorganisir sudah banyak dikemukakan media dan lembaga-lembaga riset ternama di negara-negara demokratis dunia.

"Saya hanya merujuk pada analisis-analisis tersebut. Misalnya, survei The Economist tahun 2017 masih menempatkan Rusia sebagai negara dengan rezim otoritarian," ujar Tsamara.

Berdasarkan data dari Transparency Internasional soal Indeks Persepsi Korupsi 2017, Indonesia memang berada pada peringkat 96 di kawasan Asia-Pasifik.

Sedangkan Rusia menduduki posisi 135 di kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah.

Persaingan politik di Rusia juga keras. Kelompok oposisi dipimpin seorang advokat, Alexei Navalny, adalah yang paling getol menentang kepemimpinan Putin. Dia menuding Putin belum bisa memerangi korupsi secara efektif. Dia dan sejumlah pengikutnya juga pernah dipenjara gara-gara beberapa kali menggelar unjuk rasa besar-besaran menentang Putin.