Cegah Politik Uang Berkedok Sedekah, Panwaslu Maros Gandeng MUI

BERINDO45 - Panwaslu Maros, Sulawesi Selatan menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mengantisipasi politik uang berkedok zakat atau sedekah. Sebab masa kampanye Pilkada serentak akan berlangsung hingga bulan Ramadan.

Selain pencegahan politik uang, Panwaslu dan MUI juga sepakat mengantisipasi politisasi isu SARA, dan netralitas ASN dalam Pilkada. Pihak MUI akan mensosialisasikan ketiga hal itu melalui pendekatan agama dengan cara menyelipkannya saat ceramah di masjid.

"Kita sengaka menggandeng pihak MUI untuk mengantisipasi ketiga hal itu di tengah masyarakat saat kampanye. Apalagi inikan jadwalnya sampai masuk bulan Ramadan, nah ditakutkan ada pemanfaatan yang berkedok zakat atau sadakah," kata Ketua Panwaslu Maros, Sufirman, Minggu (4/3/2018).

Lebih lanjut, Sufirman menjelaskan, dengan UU Pilkada, tidak hanya pasangan calon saja yang akan dikenakan sanksi saat terbukti melakukan politik uang, tapi juga yang memberikan dan menerima. Aturan inilah yang harus disosialisasikan.

"Kalau di aturan sebelumnya hanya pasangan calon dan tim yang dikenakan sanksi, akan tetapi dalam UU No 10 tahun 2016 memperketat. Bukan hanya yang memberi, tetapi juga yang menerima" lanjutnya.

Sementara itu, Ketua MUI Maros, Samsul Khalid merespon baik langkah Panwaslu Maros mengantisipasi politik uang dan isu Sara serta pelibatan ASN di Pilkada serentak. Menurutnya, langkah itu sangat inovatif mengingat ketiga hal itu sangat rawan terjadi.

"Kami rasa ini langkah yang baik. Kami sangat setuju dengan Panwaslu. Kami akan bersama-sama mencegah pelanggaran Pilkada melalu pendekatan agama," tutur Samsul.