DPD Diminta Tunjukkan Kinerja dan Lepas Kepentingan Partai

BERINDO45 - Menyikapi revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan pascamundurnya Oesman Sapta Odang sebagai wakil ketua MPR, Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan DPD RI meminta DPD untuk menunjukkan kinerjanya.

Koalisi itu menilai selama ini gaung DPD tak terdengar dalam menyuarakan aspirasi daerah. Sebaliknya, anggota DPD justru dianggap menyuarakan aspirasi partai politik.

"DPD harus menunjukkan kinerjanya supaya diapresiasi publik. Anggota DPD kita itu seolah-olah enggak paham apa yang menjadi tugas dan kewenangan mereka," kata pengamat politik dan Koordinator Komite Pemilih Indonesi (TePI) Jeirry Sumampow dalam konferensi pers Save DPD Save Democracy di Jakarta, Minggu (11/2).

Menurut Jeirry, DPD seharusnya bisa mengangkat masalah-masalah ada di daerah. Namun, tugas itu tak pernah dijalankan lembaga tersebut.

"Katakanlah disederhanakan fungsinya DPD itu mengangkat isu daerah ditingkat nasional. Apa coba apa isu daerah yang diangkat ditingkat nasional oleh DPD? Tidak ada," tuturnya.

Jeirry pun menganggap keterlibatan anggota DPD dalam partai politik menjadi salah satu penyebab buruknya kinerja DPD. Ia menyebut banyak anggota DPD yang berasal dari partai dan bahkan beberapa anggota independen justru juga merapat ke partai.

"Anggota DPD yang berpartai menurut saya akan kehilangan fokus dengan DPD karena partai banyak agenda. Jadi dia lebih tertarik bicara soal agenda partainya, apalagi kalau dia pengurus partai, isu daerah jadi marjinal," ucapnya.

Pendapat yang sama juga diutarakan politisi sekaligus Koordinator Maju Perempuan Indonesia Lena Maryana Mukti. Dia meminta DPD kembali pada fungsinya sebagai wakil daerah.

"Sekarang kok sepertinya suara daerah semakin terkikis. Anggota-anggota DPD masih ada, tetapi makin banyak diisi orang partai politik. Kami khawatir aspirasi daerah tidak tersalurkan," kata Lena.