Tiongkok Penjarakan Penyedia Akses VPN

BERINDO45 - Sebuah situs yang diblokir tetap bisa diakses menggunakan teknologi VPN (Virtual Private Network). Namun, hal ini termasuk yang pelanggaran hukum keras untuk Tiongkok.

Dilaporkan The Guardian, pria bernama Wu Xiangyang dijatuhi hukuman selama 5,5 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar, setelah ketahuan menyediakan layanan VPN untuk mengakses situs yang sudah diblokir. Bisnis tersebut rupanya sudah berjalan sejak 2013.      

Diceritakan oleh Wu, bisnis tersebut sudah dilakoni sejak 2013 dan digunakan oleh 8.000 warga negara asing dan 5.000 bisnis yang berada di negaranya. Bisnisnya populer mengingat layanan internet yang disediakan oleh Facebook, Google dan lain-lain memang dilarang beroperasi di Tiongkok.

"Bisnis VPN ini bisa dilihat sebagai hak asasi manusia untuk terhubung dengan internet sepenuhnya. Jadi kejadian bisa dilihat sebagai hal yang mencemaskan, membuat Tiongkok yang dikenal dengan kebijakan The Great Firewall menjadi sebuah rezim menakutkan," ungkap Peneliti di Amnesti Internasional Hongkong William Nee.

Lebih buruknya lagi, pemerintah Tiongkok tengah merencanakan menutup total layanan VPN mulai tahun 2018. Nantinya, hanya VPN yang sudah teregistrasi oleh pemerintah setempat yang diizinkan berbisnis. Artinya sama saja internet di negara tersebut dikontrol total oleh pemerintahnya.

Wu bukan satu-satunya. Pada bulan September seorang pria dipenjara selama 9 bulan karena melakukan hal yang sama dengan Wu. Lalu sebelumnya juga ada yang dijatuhi kurungan penjara selama 3 hari karena mencoba membuat layanan VPN.

Diduga hal tersebut bisa diketahui oleh pemerintah Tiongkok setelah mereka melakukan penyelidikan lebih dalam menjelang akhir masa 14 bulan kampanye Presiden Tiongkok Xi Jinping tentang kendali penuh internet di negaranya dari kontrol pihak asing.

Kebijakan ini rupanya cukup ditakuti termasuk oleh perusahaan internasional yang memiliki basis di Tiongkok, misalnya Apple. Dikabarkan Apple akan menarik aplikasi VPN dari layanan App Store sebagai tanggapan atas kebijakan pemerintah Tiongkok.